Kalau kau pernah duduk-duduk sore di warung kopi pinggir jalan di Samarinda atau Balikpapan, ada satu topik yang hampir selalu muncul: IKN. Bukan cuma karena topik ini sedang hangat, tapi karena rasanya kayak luka yang belum sempat sembuh, malah disiram lagi.
“Ibu kota baru? Keren sih,” kata Pak Rahman, tetanggaku yang kerja sebagai supir truk batu bara. “Tapi kami di sini belum punya puskesmas yang layak. Sekolah anakku juga masih bolak-balik mati lampu. Apa ya, jangan-jangan ibu kota ini bukan buat kami.”
Itu kalimat yang, jujur saja, mewakili isi hati banyak warga Kaltim.
Sejak diumumkan pertama kali bahwa sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara akan jadi lokasi pemindahan ibu kota negara, warga lokal antara senang dan bingung. Senang karena katanya bakal banyak lapangan kerja. Tapi bingung karena kok rasanya kami cuma nonton dari jauh, kayak penonton di pinggir lapangan bola. Kami lihat pembangunan jalan tol, gedung kementerian yang mewah, tapi anak-anak kami masih harus menyeberangi sungai naik perahu demi bisa sekolah.
Pembangunan yang Tak Seimbang
IKN memang dibangun dengan visi masa depan: kota hijau, cerdas, dan modern. Tapi coba tengok sedikit saja ke luar dari kawasan inti IKN. Jalan desa masih banyak yang becek kalau hujan. Listrik? Di Mahakam Ulu sana, masih banyak kampung yang hanya menikmati listrik 6 jam sehari dari genset desa. Bahkan sinyal HP kadang lenyap begitu saja, kayak mantan yang hilang tanpa pamit.
“Kenapa pemerintah bisa bangun jalan tol puluhan kilometer buat IKN, tapi kami harus sabar dengan jalan rusak bertahun-tahun?” kata Bu Narti, guru honorer di Kutai Barat yang tiap hari naik motor lewat jalan berbatu demi sampai ke sekolah. “Jangankan fasilitas canggih, bangunan sekolah kami saja masih pakai papan kayu.”
Itu belum ngomongin soal fasilitas air bersih. Di banyak tempat di Kaltim, warga masih ngandelin air hujan atau air sungai yang kadang keruh. Sementara itu, proyek air minum di kawasan IKN dikebut pakai anggaran negara yang miliaran rupiah.
Ekonomi yang Tidak Menetes
Salah satu janji manis yang dulu digembar-gemborkan adalah ekonomi warga lokal akan terdongkrak. Tapi, sejauh ini, yang terlihat justru harga tanah yang melambung, dan warga asli yang makin terpinggirkan. Banyak lahan warga yang katanya “dibebaskan”, tapi harga ganti ruginya nggak masuk akal. Bahkan ada yang bilang, “kami hanya dijadikan pelengkap administrasi.”
Lapangan kerja? Ada sih, tapi banyak yang bilang pekerja yang diambil kebanyakan dari luar daerah. “Orang dari Jawa yang bawa proyek, orang dari luar yang pegang tender. Kami cuma kebagian jadi tukang bangunan, itupun kalau beruntung,” kata Andi, pemuda dari Sepaku yang sempat kerja harian di proyek pembangunan.
Mimpi IKN jadi pemicu ekonomi baru bagi Kalimantan masih belum terasa. Sementara itu, biaya hidup mulai naik, dan warga lokal justru semakin tertekan.
Pendidikan: Masih Jauh dari Layak
Coba datangi sekolah-sekolah di pedalaman Kaltim. Banyak yang bangunannya reot, guru-guru masih honor, dan jumlah murid makin sedikit karena akses sulit dan keluarga tak mampu. Bandingkan dengan kampus-kampus futuristik yang direncanakan untuk IKN, lengkap dengan fasilitas smart learning dan riset mutakhir.
“Anak saya pengen kuliah di kota, tapi kami nggak punya biaya. Sementara saya dengar nanti di IKN mau dibangun kampus internasional,” ujar Pak Dullah, petani dari daerah Muara Kaman. “Kami cuma bisa mimpi, padahal ini tanah kami juga.”
Kalau pendidikan yang ada sekarang saja belum merata, bagaimana mungkin kami bisa bersaing saat IKN sudah berjalan? Bukankah seharusnya pembangunan pendidikan dimulai dari bawah, dari yang paling tertinggal?
IKN untuk Siapa?
Inilah pertanyaan yang makin sering muncul. IKN dibangun dengan narasi “pemerataan pembangunan”. Tapi yang terasa di lapangan justru ketimpangan yang makin nyata. Kota dalam kota itu rasanya seperti menara gading: berdiri megah di tengah-tengah hutan dan kemiskinan.
Orang tua kami dulu jaga tanah ini, hutan ini. Sekarang hutan digunduli, bukit dikeruk, demi proyek besar yang katanya demi masa depan bangsa. Tapi masa depan siapa, sebenarnya?
Ada semacam rasa takut di hati warga: bahwa kami hanya akan jadi penonton, atau lebih buruk, jadi korban dari pembangunan yang tak berpihak. Ketika tanah sudah berubah jadi kota, dan kota itu bukan untuk kami, lalu kami harus tinggal di mana?
Kami tidak anti pembangunan. Tidak. Justru kami ingin maju. Kami ingin punya jalan yang bagus, sekolah yang layak, rumah sakit yang lengkap. Kami ingin anak-anak kami bisa bermimpi besar tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Tapi kami juga ingin diperlakukan adil. Kami ingin suara kami didengar, bukan hanya diminta ikut tepuk tangan. Kami ingin dilibatkan, bukan sekadar dijadikan objek pembangunan.
Kalau IKN memang untuk semua, tunjukkan itu dengan kebijakan nyata. Bangun sekolah kami. Perbaiki jalan desa. Tambahkan kuota guru dan dokter di daerah-daerah kami. Jangan biarkan proyek sebesar ini hanya jadi etalase, sementara dapur kami tetap kosong.
Penutup: Sebuah Harapan
Warga Kaltim bukan orang yang suka ribut. Kami sabar, kami tahu diri. Tapi kami juga punya hak. Hak untuk hidup layak di tanah sendiri. Hak untuk menikmati hasil dari kekayaan yang selama ini kami jaga.
IKN boleh jadi simbol masa depan Indonesia, tapi jangan lupakan siapa yang ada di sekitarnya. Jangan sampai pembangunan ibu kota baru malah melahirkan ketimpangan yang baru pula.
Kami tidak ingin jadi orang asing di kampung halaman sendiri. Kami ingin jadi bagian dari masa depan, bukan sekadar cerita di balik megaproyek yang gemerlap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar